MS Kuala Simpang Hadiri Pelatihan Juru Bicara dan Pengelolaan Media Sosial secara Daring
Kuala Simpang | ms-kualasimpang.go.id
Selasa, 29/07/2025. Bertempat di Media Center Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang mengikuti Pelatihan Juru Bicara dan Pengelolaan Media Sosial pada 4 lingkungan peradilan diseluruh Indonesia secara daring yang dihadiri oleh Juru Bicara, Humas, Panmud Hukum, Pengelola Media Sosial, dan Pegawai yang Aktif di Media Sosial.
Bapak Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H.,M.H. selaku Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA Staf Khusus Ketua Kamar Pengawasan dalam Pemaparan Fungsi dan Tugas Juru Bicara di Humas menyatakan "Juru Bicara itu bukan sekadar tukang baca rilis. Ia adalah wajah, suara, dan denyut nadi pengadilan di hadapan publik. Tanpa juru bicara yang baik, pengadilan bisa salah dipahami, bahkan sebelum perkara disidangkan", tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Mahkamah Agung berharap terwujudnya komunikasi kelembagaan yang lebih profesional, terbuka, dan akuntabel di seluruh lingkungan peradilan yang merupakan komitmen MA dalam memperkuat strategi komunikasi publik. Dengan juru bicara yang kompeten dan pengelola media sosial yang bijak, lembaga peradilan diharapkan semakin mampu merespons kebutuhan informasi publik secara efektif, cepat, dan berintegritas.
(HUMAS/DIN)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu Berdasarkan PERMA Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
