Ketua MS Kuala Simpang Hadiri Rapat Paripurna DPRK Aceh Tamiang
Kuala Simpang | ms-kualasimpang.go.id
Berdasarkan surat undangan nomor 000.1.5/1625 perihal undangan rapat paripurna, dengan ini Ketua DPRK Aceh Tamiang (Fadlon, S.H.) mengundang Ketua MS Kuala Simpang, Ketua MS Kuala Simpang (Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.) menghadiri langsung kegiatan tersebut. Rapat Paripurna ini dilaksanakan pada hari Jum'at 15/08/2025 pukul 15.20 WIB bertempat di Ruang Sidang Utama DPRK Aceh Tamiang.
Wakil Ketua I DPRK Aceh Tamiang (Syaiful Bahri, S.H., M.H.) memimpin langsung Rapat Paripurna yang didampingi oleh Wakil Ketua II DPRK Aceh Tamiang (Muhammad Nur, S.E.) pada hari ini. Dalam kegiatan ini turut juga dihadiri oleh Bupati Aceh Tamiang, Pj. Sekda Aceh Tamiang, Perwakilan dari Polres Aceh Tamiang, Perwakilan dari Kejari Aceh Tamiang, Ketua MAA Aceh Tamiang, Ketua MPD Aceh Tamiang, Para Anggota DPRK Aceh Tamiang berjumlah 24 orang yang hadir, Seluruh SKPK Aceh Tamiang, Insan Pers Aceh Tamiang serta tamu undangan lainnya.
 |
 |
Rapat paripurna ini membahas tentang Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi - Fraksi Terhadap Rancangan Qanun tentang RPJMD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025-2029 dan Pembacaan Keputusan DPRK Aceh Tamiang Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Qanun serta Penandatanganan Persetujuan Bersama Kepala Daerah Dengan DPRK Aceh Tamiang.
Rapat Paripurna ini berjalan khidmat, rapat paripurna ditutup dengan foto bersama.
(HUMAS/ABR)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu Berdasarkan PERMA Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
