Peringati HUT RI Ke-80, MS Kuala Simpang Gelar Upacara Bendera
Kuala Simpang | ms-kualasimpang.go.id
Sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 14520/SEK/HM3.1.1/VIII/2025 tentang Upacara Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025, dengan ini Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang melaksanakan Upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI Tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Minggu, 17/08/2025 pukul 09.00 WIB bertempat di halaman gedung Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.
Upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 yang mengusung tema “Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju” ini diikuti oleh Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, Para ASN Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang serta Hakim Pengadilan Agama Stabat (Drs. T. Syarwan), Siswa PKL dari SMK Negeri 2 Karang Baru, SMK Negeri 1 Kuala Simpang serta SMK Misra Kuala Simpang.
Hakim MS Banda Aceh Kelas IA yang diperbantukan di MS Kuala Simpang Kelas IB (Drs. Ahmad Luthfi) bertindak sebagai Inspektur Upacara dan Komandan Upacara dipimpin oleh Security MS Kuala Simpang (Junaidi). Acara dimulai dengan pembacaan teks Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta upacara, selanjutnya pembacaan Pembukaan UUD 1945, Kemudian pengibaran bendera Merah Putih diiringi dengan paduan suara yang dibawakan oleh siswa PKL.
Upacara berlangsung khidmat dan lancar, seluruh personil upacara nampak sangat antusias mengikuti proses tahapan upacara. ditutup dengan foto bersama.
(HUMAS/ABR)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu Berdasarkan PERMA Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
