MS Kuala Simpang Gelar Acara Pengantar Alih Tugas Sekretaris
Kuala Simpang | ms-kualasimpang.go.id
Kamis, 02 Oktober 2025 pukul 15.00 WIB Bertempat di Ruang Aula Lantai 2 Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang telah berlangsung acara Pengantar Alih Tugas Bapak Mansur, yang mana beliau adalah Sekretaris MS Kuala Simpang Kelas IB yang telah mutasi menjadi Sekretaris MS Lhoksukon Kelas IB. Acara tersebut dihadiri oleh Seluruh Keluarga Besar Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.
Acara pengantar alih tugas ini diawali dengan pemutaran video kebersamaan selama Bapak Mansur di MS Kuala Simpang, selanjutnya kata sambutan dari pejabat yang alih tugas, dalam hal ini Sekretaris MS Lhoksukon (Mansur, S.T.) hadir dalam acara tersebut.
Dalam sambutannya Bapak Mansur, S.T. menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga besar MS Kuala Simpang yang telah mendukung karirnya hingga sampai saat ini, "Di MS Kuala Simpang ini saya mempunyai tim-tim hebat yang siap bekerja siang maupun malam dalam menjadikan MS Kuala Simpang lebih baik lagi, dan rasa kekeluargaannya sudah sangat terasa dan hangat sekali, semoga kemesraan dan silaturahmi kita tidak terputus dan saya meminta maaf kepada keluarga besar MS Kuala Simpang atas kesalahan dan kekhilafan saya bertutur kata baik yang sengaja maupun tidak sengaja". Pintanya.
Ketua MS Kuala Simpang (Surya Darma Panjaitan, S.H. I., M.H.) memberikan ucapan "Selamat kepada Bapak Mansur, S.T. atas mutasi/promosi jabatannya, semoga semakin baik karirnya, berkah dan amanah serta dapat menciptakan prestasi-prestasi maupun gebrakan-gebrakan baru di satker yang baru". Pungkasnya.
Acara Pengantar Alih Tugas ini ditutup dengan penyerahan cindera mata dan foto bersama.
(HUMAS/ABR)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu Berdasarkan PERMA Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
