Semarak Hari Santri, Ketua MS Kuala Simpang Hadiri Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Santri 2025
Kuala Simpang | ms-kualasimpang.go.id
Sehubungan dengan surat undangan nomor 400.3/4093 perihal Undangan Upacara. Ketua Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang, Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H. mengikuti pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Santri 2025 yang mengusung tema “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia” bertempat di Lapangan Tribun Kantor Bupati Aceh Taming, Rabu 20 Oktober 2025, Pukul 09.00 WIB.
Dalam kegiatan tersebut, tampak hadir Bupati Aceh Tamiang, Bapak Irjen Pol (P) Drs. Armia Pahmi, M.H. selaku pembina upacara beserta wakil bupati dan staff jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Unsur Forkopimpa, para pimpinan dayah dan pesantren, Ketua ormas, ketua PGRI, pimpinan Perusahaan/badan/kantor di lingkungan Aceh Tamiang, dan seluruh peserta upacara khususnya para santri yang hadir.
Upacara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan Sholawat badar, dilanjutkan dengan pengibar Bendera Merah Putih. Kemudian pembacaan amanat Menteri Agama Republik Indonesia yang disampaikan langsung oleh Bupati Aceh Tamiang. “Selamat Hari Santri 2025, Peringatan hari santri harus menjadi momentum untuk kebangkitan Indonesia, maka jadilah santri yang berilmu, berakhlak dan berdaya, serta tunjukan bahwa santri bisa jadi solusi bukan hanya sekedar jadi penonton” ujar Bupati Aceh Tamiang dalam amanatnya.
Upacara ditutup dengan doa dan dilanjutkan pemberian piagam penghargaan untuk santri-santri berprestasi serta foto Bersama.
(HUMAS/KSY)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu Berdasarkan PERMA Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
