Sekretaris MS Kuala Simpang Hadiri Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan
Kuala Simpang | ms-kualasimpang.go.id
Berdasarkan undangan Kepala KPPN Langsa nomor UND-55/KPN.0104/2025 tentang Undangan Press Conference APBN, Sosialisasi Implementasi HAI CSO pada Myintress, dan Sosialisasi Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025, dengan ini Sekretaris MS Kuala Simpang (Tri Susela, S.H.) didampingi oleh Bendahara (Shafiuddin,S.E.) dan pengelola keuangan (Irmayawati) menghadiri kegiatan tersebut.
Sosialisasi yang dilaksanakan pada hari Kamis, 23/10/2025 pukul 09.00 WIB bertempat di Aula KPPN Langsa ini dihadiri juga oleh para satuan kerja yang merupakan mitra dari KPPN Langsa dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur.
Sosialisasi KPPN Langsa ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Hymne Aceh, selanjutnya pembacaan do'a, kemudian dilanjutkan sambutan Kepala KPPN Langsa, dilanjutkan dengan materi yang disampaikan oleh beberapa narasumber dari KPPN Langsa.
Dalam sambutannya, Kepala KPPN Langsa (Anonom Cony Fetti Sitinjak) menyampaikan "KPPN Langsa berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima terhadap seluruh satker mitra KPPN Langsa, dan kami juga berharap dengan diadakanya sosialisasi ini para satker dalam mengikuti dengan seksama untuk mendapatkan langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2025". tegasnya.
Adapun beberapa agenda sosialisasi pada hari ini yakni Publikasi Kinerja APBN sampai dengan Oktober 2025, serta Penguatan Budaya dan Komitmen Antikorupsi, Sosialisasi Implementasi HAI CSO pada Myintress dan Sosialisasi Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025.
(HUMAS/ABR)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu Berdasarkan PERMA Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
