Rapat Koordinasi Bulan Oktober Tahun 2025
Kuala Simpang | ms-kualasimpang.go.id
Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Bulanan untuk periode Oktober 2025. Kegiatan rutin ini bertujuan mengevaluasi capaian kinerja bulan sebelumnya sekaligus memantapkan rencana kerja menuju akhir tahun anggaran. Rakor yang dipimpin langsung oleh Ketua MS Kuala Simpang Bapak Surya Darma Panjaitan, S.H.I, M.H. dan seluruh aparatur turut hadir dalam kegiatan rapat di Aula MS Kuala Simpang tersebut, Jumat (24/10/2025).
Rakor ini merupakan agenda rutin yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja seluruh bagian selama bulan sebelumnya, sekaligus menyusun strategi kerja untuk periode mendatang. Adapun hal-hal utama yang selalu ditekankan oleh pimpinan diantaranya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (PTSP), Disiplin dan Integritas, Pengelolaan Kinerja dan Anggaran (Kesekretariatan), serta Optimalisasi Teknologi dan Administrasi Perkara (Kepaniteraan).
Pentingnya koordinasi dan kerjasama yang solid antar unit kerja (Hakim, Kepaniteraan, dan Kesekretariatan) agar tujuan lembaga tercapai. Harapan utama yang ingin dicapai melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Bulanan Mahkamah Syar'iah Kuala Simpang selalu berkaitan dengan perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kepercayaan publik. Dengan koordinasi yang solid dan semangat kebersamaan, diharapkan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang mampu memberikan pelayanan prima dan meraih kepercayaan publik yang lebih tinggi.
(HUMAS/DIN)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu Berdasarkan PERMA Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
