MS Kuala Simpang Melakukan Penandatanganan Kerjasama (MoU) dengan RSU Cut Meutia Langsa
Kuala Simpang | ms-kualasimpang.go.id
Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang resmi menjalin kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Cut Meutia Langsa dalam bidang pelayanan kesehatan bagi aparatur dan keluarga besar Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) ini dilaksanakan pada Jumat, 7 November 2025 pukul 15.00 WIB, bertempat di halaman RSU Cut Meutia Langsa.
Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan dari masing-masing satuan kerja, yaitu Ketua Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang, Ketua Mahkamah Syar’iyah Langsa, dan Ketua Pengadilan Negeri Idi, beserta pejabat struktural dan fungsional dari ketiga instansi, bersama perwakilan manajemen RSU Cut Meutia diantaranya Direktur PT. Cut Meutia Medika Nusantara, Kepala RSU Cut Meutia Langsa dan segenap jajaran pejabat RSU Cut Meutia Langsa. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh aparatur Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang, baik dalam hal pemeriksaan kesehatan rutin, pelayanan medis darurat, maupun program promotif dan preventif kesehatan kerja.
Kegiatan penandatanganan diakhiri dengan sesi foto bersama dan ramah tamah. Diakhir momentum hadirin diajak berkeliling melihat langsung fasilitas dan layanan yang tersedia di RSU Cut Meutia Langsa. Kunjungan tersebut memberikan gambaran nyata mengenai sarana medis dan dukungan pelayanan yang akan menjadi bagian dari kerja sama ini.
(HUMAS/KSY)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu Berdasarkan PERMA Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
