Pengganti Antarwaktu Komisioner KIP Kabupaten Aceh Tamiang, Ketua MS Kuala Simpang Jadi Saksi
Kuala Simpang | ms-kualasimpang.go.id
Berdasarkan undangan Bupati Aceh Tamiang nomor 100/4698 tentang Undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Periode 2023-2028, Ketua MS Kuala Simpang menghadiri kegiatan tersebut yang dilaksanakan pada hari Senin, 17/11/2025 pukul 17.00 WIB bertempat di Aula KIP Aceh Tamiang.
Bupati Aceh Tamiang (Irjen. Pol (P) Drs. Armia Pahmi, M.H.) melantik Pengganti Antarwaktu anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang periode 2023-2028. Dalam hal ini Ketua MS Kuala Simpang (Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.) menjadi saksi dalam pelantikan dan pengambilan sumpah anggota KIP Kabupaten Aceh Tamiang tersebut.
Dalam kegiatan ini turut juga dihadiri oleh Kapolres Tamiang, Perwakilan dari Kodim 0117/ATAM, Ketua DPRK Aceh Tamiang, Perwakilan dari Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, Anggota DPRK Aceh Tamiang, Para Asisten Setdakab Aceh Tamiang, Para Komisioner KIP Aceh Tamiang, Para Komisioner Panwaslih Aceh Tamiang, Insan Pers, serta para tamu undangan yang hadir.
Kegiatan tersebut ditutup dengan foto bersama.
(HUMAS/ABR)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu Berdasarkan PERMA Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
