Ketua MS Kuala Simpang Hadiri Tabligh Akbar Peringatan Maulid Nabi Kabupaten Aceh Tamiang
Kuala Simpang | ms-kualasimpang.go.id
Ketua Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang, Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H. memenuhi undangan kegiatan Tabligh Akbar dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada Rabu, 19 November 2025 malam hari, bertempat di Lapangan Tribun Kantor Bupati Aceh Tamiang.
Kegiatan Maulid dengan tema “Meneladani Akhlak Nabi untuk Membangun Masyarakat Aceh Tamiang yang Madani.” ini menghadirkan penceramah Ustad Das’ad Latif, serta turut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang, unsur Forkopimda, unsur pemerintahan kabupaten Aceh Tamiang, serta ribuan masyarakat Aceh Tamiang yang meramaikan kegiatan tersebut.
 |
 |
Sebelum kegiatan inti dimulai, Bupati, Wakil Bupati, unsur Forkopimda, dan jajaran menyambut kedatangan Ustad Das’ad Latif di Pendopo Bupati Aceh Tamiang, yang kemudian dilanjutkan dengan makan malam bersama. Usai agenda penyambutan, rombongan bergerak menuju lokasi kegiatan Tabligh Akbar di Lapangan Tribun Kantor Bupati Aceh Tamiang.
Rangkaian acara berjalan dengan khidmat dan penuh kehangatan, diiringi antusiasme tinggi dari seluruh peserta yang hadir. Nuansa tersebut sekaligus menggambarkan besarnya semangat dan kepedulian masyarakat Aceh Tamiang dalam memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu momen penting untuk mempertegas kecintaan kepada Rasulullah dan memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan.
(HUMAS/KSY)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu Berdasarkan PERMA Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
