MS Aceh Bukan Sekedar Serah Terima: Menyapa Luka, Menguatkan Jiwa Aparatur MS Kuala Simpang
Kuala Simpang | ms-kualasimpang.go.id
Tim relawan Mahkamah Syar’iyah Aceh melakukan kunjungan ke Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang yang terdampak bencana alam yaitu banjir, dalam rangka melakukan tinjauan lokasi sekaligus menyalurkan bantuan donasi, Selasa, 23 Desember 2025.
Tim relawan dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Bapak Dr. Zulkifli Yus, M.H., melakukan tinjauan lokasi untuk melihat langsung kondisi sarana dan prasarana kantor pascabencana, hal ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan yang mendesak guna mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Tim relawan disambut oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang Bapak Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H. dan aparatur Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang.
Dalam kegiatan ini, tim relawan bersama aparatur Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang melakukan pembersihan di sejumlah ruangan kantor dan area sekitar yang terdampak bencana termasuk rumah dinas dan Mess yang diperuntukkan untuk tempat tinggal pegawai, Kegiatan gotong royong ini menjadi wujud nyata kepedulian dan solidaritas antar satuan kerja di lingkungan Mahkamah Syar’iyah.
Selain itu, tim relawan yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Bapak Dr. Zulkifli Yus, M.H juga menyerahkan bantuan donasi yang diterima langsung oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang Bapak Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H. Donasi ini merupakan bentuk dukungan moral dan material dari keluarga besar Mahkamah Syar’iyah Aceh. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban serta mempercepat proses pemulihan pascabencana.
Kegiatan ini ditutup dengan penyampaian apresiasi dan terima kasih oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang atas perhatian, bantuan, dan kebersamaan yang ditunjukkan oleh tim relawan Mahkamah Syar’iyah Aceh. Kehadiran tim relawan ini menjadi motivasi bagi seluruh aparatur untuk terus bangkit dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
(HUMAS/ATF)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu Berdasarkan PERMA Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
