Perpisahan Mahasiswa Magang IAIN Lhokseumawe
Kuala Simpang | ms-kualasimpang.go.id
Kamis, 31/10/2024. Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang menggelar acara perpisahan yang penuh makna untuk mahasiswa magang dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe yang telah menyelesaikan program magang dari tanggal 17 September s.d. 30 Oktober 2024.
Program magang ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan wawasan langsung mengenai operasional pengadilan dan penerapan teori hukum dalam praktik. Selama masa magang, mahasiswa terlibat dalam berbagai kegiatan, termasuk penanganan perkara, administrasi pengadilan, dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan dunia peradilan.
Acara yang berlangsung hari ini dihadiri oleh seluruh aparatur Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Dr. Nusra Arini, S.H.I., M.H. menyampaikan dalam sambutannya "Terima kasih atas kerja keras dan kontribusi adik-adik mahasiswa selama magang. Ambil sisi positif dari pengalaman adik-adik selama magang. Itu akan berguna di beberapa tahun ke depan dan akan menjadi bekal berharga di kehidupan nantinya. Jangan lelah menuntut ilmu, karena meraihnya tak ada habisnya. Dimanapun kalian berada tetap semangat menuntut ilmu," pesan Ibu Arini.
Acara ditutup dengan pemberian sertifikat penghargaan kepada setiap mahasiswa magang sebagai tanda apresiasi atas dedikasi dan kontribusi mereka selama magang yang diharapkan dapat menjadi tambahan berharga dalam portofolio mereka saat memasuki dunia profesional.
(HUMAS/DIN)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu Berdasarkan PERMA Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
