Sosialisasi Pelaksanaan Pengiriman Surat Tercatat dan Surat Dinas MS Kuala Simpang melalui PT. Pos Indonesia Cab Langsa
Berdasarkan surat undangan nomor 232/Umum/1024 yang sehubungan dengan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang dengan PT Pos Indonesia Cabang Langsa dalam hal ini Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang (Hanif Rabbani AS, S.H., M.H.) didampingi Jurusita Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang (Rahmat Fauza, S.H.I.) hadir sebagai Narasumber yang bertempat di Kantor Pos Kualasimpang dalam acara Pelaksanaan Pengiriman Surat Tercatat dan Surat Dinas Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang melalui PT Pos Indonesia Cabang Langsa, Sabtu (19/10/2024).
Kebijakan pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat oleh Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sebagai bentuk komitmen bersama antara Pimpinan dan seluruh Aparatur Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat yang berpedoman pada asas cepat, sederhana, dan biaya ringan serta selaras dengan tujuan dari Mahkamah Agung untuk menjadikan Peradilan yang modern.
Acara Sosialisasi Pelaksanaan Pengiriman Surat Tercatat dan Surat Dinas melalui PT POS Indonesia, berjalan dengan baik dan lancar.
(HUMAS/DIN)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu Berdasarkan PERMA Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
